Orientasi Pertumbuhan Ekonomi, Mengarah Kemana ?

Andalan
img_20170108_194349
bincang-bincang kopi melahirkan solusi bersama Bung Sapriyadi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang di nilai mengalami peningkatan selama tahun 2017 oleh beberapa lembaga vertikal dan horizontal di nilai kurang realistis. Kebijakan pemerintah seperti peningkatan tarif dasar listrik, peningkatan pajak kendaraan bermotor serta peningkatan pajak bahan minyak di nilai berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Peningkatan bahan bakar minyak dan peningkatan pajak cenderung meningkatkan biaya produksi oleh beberapa industri sehingga berdampak kepada peningkatan harga output atau harga produk yang selanjutnya memberikan dampak disequilibrium di pasar modern. Peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan dalam biaya produksi seperti biaya transportasi yang notabene banyak di manfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah dalam hal ini petani, sehingga juga memberikan dampak disequilibrium di pasar tradisional dalam hal ini peningkatan harga bahan-bahan pertanian.

Serangkaian dengan adanya kebijakan pemerintah berupa peningkatan tarif dasar berbasis energi seperti listrik dan BBM kemudian boleh di terapkan jika kenaikan ini mampu mengimbangi peningkatan produksi agregat, jika kita cermati serangkain kebijakan hanya akan menurunkan produksi agregat sehingga sangat jelas akan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan secara otomotis menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang beorientasi pada pertumbuhan lebih menekankan kepada pendekatan moneter, seperti penurun suku bunga acuan dan giro wajib minimum yang di nilai mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif penurunan ini di harapkan mampu meningkatkan investasi yang dalam jangka panjang mampu menyeimbangkan supply and demand  sehingga produksi agregat kembali mengalami peningkatan dan stabilitas harga kembali terjaga. Jika kita cermati serangkaian kebijakan tersebut di nilai tidak menekankan pada kepentingan kelas masyarakat yang lebih berorientasi kepada sektor-sektor rill, melainkan yang di untung adalah kelompok kapital atau pemilik modal yang di dominasi oleh pemilik industri. Jika di amati ini adalah bagian dari skenario political economic pemerintah, meningkatkan harga dari serangkaian kebijakan fiskal pemerintah serta di tunjamg serangkaian kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga merupakan paket kebijakan yang bersinergi yang dapat merangsang dunia usaha. Sehingga dampak dari pada kebijakan tersebut berdampak langsung kepada peningkatan kapasitas produksi yang di lakukan oleh para investor dengan orientasi profit yang tinggi dari penjualan produk pada tingkat harga yang tinggi.

Berdasarkan kondisi di atas sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah lebih mengedepankan kepentingan para investor atau pemilik modal tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat ke bawah, kebijakan tersebut sangat bertentangan pada visi dan misi pemerintah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Iklan

Forum pemerhati Lingkar Tambang Serahkan pengaduan masyarakat ke kementrian Lingkungan Hidup RI.

REDAKSIRASIONAL – Jakarta, kamis ( 29/03/2018 ) Pengaduan masyarakat Lingkar tambang PT VDNI terkait pencemaran limbah; pencemaran udara serta kebisingan yg dilakukan perusahaan Mega industri PT VDNI wilayah Kecamatan Morosi kabupaten Konawe Pengaduan awalnya disampaikan balai lingkungan hidup provinsi dari forum masyarakat menyurat sebanyak 2 kali namun dari pihak BLH tidak ada tanggapan, Masyarakat menduga Pihak BLH Provinsi Sulawesi tenggara ada indikasi melakukan pembiaran terhadap persoalan limbah yang di timbulkan akibat aktivitas perusahaan PT VDNI (virtue dragon nickel industri) .

Pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 pukul 9.00 Forum pemerhati masyarakat lingkar tambang langsung mengajukan pengaduan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertempat di Jakarta Pusat

Serah terima laporan Bersama pengawas Lingkungan Hidup direktorat jendral pengaduan, pengawasan Dan sanksi Administrasi, kementrian Lingkungan Hidup Dan kehutanan Republik Indonesia.

Oschar talehi aktivis lingkar tambang mengatakan, Berdasarkan hasil verifikasi lapangan masyarakat dan disandingkan dengan hasil pengawasan rutin yang dilakukan pada akhir Desember 2017, atas pertimbangan kedekatan jarak antara permukiman penduduk dengan sumber pencemaran di Kecamatan Morosi, Bondoala, Kapoiala dan Kecamatan Motui serta atas dasar pertimbangan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar, yang digunakan PT VDNI Ditemukan fakta sebagai berikut:

1. perusahaan PT VDNI tersebut. memang menggunakan batubara sebagai bahan bakar;

2. PT. VDNI membuang limbah pabrik di areal Tambak Masyarakat

3. PT VDNI menggunakan slag Nickel sebagai penimbunan jalan masyarakat

4. Di duga ikan, udang serta kepiting masyarakat mati akibat limbah yang di hasilkan PT VDNI

5. di duga PT VDNI tidak memiliki, IMB, HGU dan HGB

6 PT VDNI diduga menggunakan 28 Ha hutan APL dan 40 Ha hutan lindung

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang di terima langsung oleh pengawas lingkungan hidup direktorat pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi kementrian lingkungan hidup dan Kehutanan, siap untuk melakukan investigasi dilapangan serta memeriksa beberapa instansi terkait persoalan Administrasi yang di kantongi PT VDNI. Tutupnya

Editor : oschar

Jalan Membebaskan Masyarakat dari Budaya Politik Perusak Demokrasi

redaksirasional – opini-sulra

minggu,( 11/03/2018 )

Jalan Membebaskan Masyarakat dari Budaya Politik Perusak Demokrasi

Oleh:

IMG-20180310-WA0003

Rahmat Wijaya, ST

Pemerhati Politik dan Demokrasi Sultra

Pasca reformasi 1998, kehidupan politik dan demokrasi Indonesia mengalami peningkatan terutama tentang peran dan partisipasi politik masyarakat baik secara nasional maupun secara lokal. Masyarakat telah dilibatkan langsung dalam menentukan pemimpinnnya di lembaga eksekutif maupun wakilnya di lembaga legislatif yang dilaksanakan melalui Pemilu atau Pilkada. Hal ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek politik, tetapi sekaligus menjadi subyek politik sehingga sangat menentukan kualitas demokrasi. Pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pilkada yang merupakan prosedur demokrasi akan menjadi momentum dimana masyarakat menjadi pemeran utama dan menjadi penentu nasib bangsa dalam satu periode kepemimpinan.

Di tahun 2018 ini hingga 2019 mendatang, masyarakat akan disuguhkan dengan dua pesta demokrasi yaitu Pilkada dan Pemilu (Pilcaleg dan Pilpres). Di dua momentum ini masyarakat akan kembali menyalurkan aspirasi poltiknya. Meningkatnya peran politik masyarakat melalui aspirasi politik di Pemilu atau Pilkada telah melahirkan beberapa budaya politik masyarakat di tengah masyarakat itu sendiri yang malah bisa merusak kualitas demokrasi, khususnya di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Budaya politik yang dapat merusak kualitas demokrasi harus dihindari sehingga sehingga pesta demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang berkualiatas dan benar-benar berdasarkan kehendak rakyat. Apalagi Sultra dalam waktu dekat akan menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga penting untuk mengidentifikasi dan menghindari budaya politik yang dapat merusak kualitas demokrasi. Perlu sebuah nalar kritis agar kita mampu melepas budaya politik yang merusak dari masyarakat yang sudah terlanjur tepengaruh dan terbiasa dalam praktik-praktik politik yang tidak sehat. Diantara beberapa budaya politik khususnya di Sultra, paling tidak ada dua budaya politik yang sangat membahayakan kualitas demokrasi yaitu sebagai berikut.

Pertama, money politic (politik uang). Money politic atau politik uang menjadi budaya politik yang begitu sulit untuk dilepas dari masyarakat di setiap menghadapi momentum pesta demokrasi. Politik uang atau biasa disebut juga sebagai “serangan fajar” ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Elit politik memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat yang terbilang lemah atau menengah ke bawah dengan memberikan uang sebagai iming-iming atau imbalan untuk memilih. Dengan demikian masyarakat memilih bukan lagi atas dasar pertimbangan integritas atau kualitas calon pemimpin tetapi berdasarkan pertimbangan isi tas.

Kedua, the black campaign (kampanye hitam). Kampanye hitam menjadi salah satu budaya politik yang hampir hadir di setiap kampanye-kampanye para politisi. Para tim sukses atau simpatisan politisi menyebar informasi-informasi bohong terkait lawan politik termasuk membusuk-busukkan lawan politik. Selain dari kampanye hitam ada juga kampanye negatif dimana aib dan keburukan pribadi lawan politik diumbar ke publik agar masyarakat membenci dan tidak memilih politisi yang menjadi sasaran kampanye negatif. Baik kampanye hitam maupun kampanye negatif sama-sama berpotensi melahirkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, para pendukung tentu akan saling menebar kebencian serta caci dan makian sehingga kehidupan bermasyarakat akan terganggu hanya karena perbedaan pilihan politik. Apalagi kampanye yang sudah menyinggung SARA, maka bisa dipastikan pesta demokrasi yang semestinya disambut gembira oleh rakyat malah disambut dengan konflik antar pendukung.

Meningkatkan Penididikan Politik Masyarakat Sultra

Sebagai salah satu daerah dari 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak di 2018 ini, Sultra harus mampu menghindarkan masyarakatnya dari dua budaya politik perusak demokrasi din atas. Jika tidak, maka pemimpin yang akan lahir dari Pilkada nanti bukan pemimpin yang murni atas kehendak masyarakat tetapi keputusan masyarakat dipengaruhi oleh seberapa besar uang yang diterima dari calon kada. Bukan hanya itu, Pilkada yang semestinya menjadi momentum adu visi-misi dan gagasan malah menjadi adu berita bohong, adu fitnah, adu keburukan dan kekurangan hingga adu jotos.

Untuk menghindari hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, khususnya di Sultra maka jalan yang mesti di tempuh adalah meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Meningkatkan pendidikan politik yang dimaksud bukan hanya soal memperbanyak intensitas kegiatan pendidikan politik, tetapi juga meformulasi strategi pendidikan politik yang lebih inovatif misalanya dengan memnfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selain itu juga keterlibatan banyak elemen masyarakat sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh penyelenggara pemilu misal KPU dan Bawaslu tetapi juga keterlibatan organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan mahasiswa, LSM dan lain sebagainya yang bisa difasilitasi oleh pemerintah ataupun stakeholders lainnya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah maksimalisasi peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi konstituennya sampai kepelosok. Nah, jika jalan ini yang ditempuh maka budaya politik perusak demokrasi akan semakin terkikis dan kualitas demokrasi akan membaik. (***)

 

editor : armand dear

menciptakan nilai bersama di masyarakat

redaksirasional – konawe senin, 05/03/2018 “Kami Percaya bahwa Perusahaan Harus Baik bagi Masyarakat, Baik bagi Negara, Baik bagi Iklim, Baik bagi Konstituen– dengan demikian akan Baik bagi Perusahaan”

Jusbar selaku aktivis mahasiswa IAIN kendari,mengatakan, Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah 3 kecamatan yang merupakan masuk dalam kategori kawasan industri PT. Virtu Dragon Nikel Industri, Bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Berbagai sektor dibidik dalam kegiatan ini, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan bahkan sosial budaya.05/03/2018

 

28829533_320019701854184_885489229_n
jusbar mahasiswa IAIN kendari

jusbar , setelah mengkonfirmasi dengan via whatsapp ke redaksirasional.com, Saat ini, konsep dan pelaksanaan CSR makin berkembang di Indonesia. Hal ini tentu menggembirakan. Hanya saja pemahaman kalangan dunia usaha tentang konsep CSR masih beragam. Namun yang terpenting, agar masyarakat bisa merasakan hasil yang maksimal dari kegiatan CSR, maka kegiatan itu harus berkelanjutan (suistanable). Sayangnya, banyak perusahaan yang kini memahami CSR hanya sekadar kegiatan yang sifatnya insidental, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana, sumbangan, serta bentuk-bentuk charity atau filantropi lainnya. unkapnya

jusbar juga menambahkan , Dalam upaya kegiatan CSR Agar bisa berkelanjutan, tambahnya, maka perusahaan harus sehat terlebih dulu. Kalau perusahaan tidak sehat, maka dia tidak bisa melakukan CSR dengan maksimal. Kalau perusahaan sehat dan tumbuh, maka karyawan dan masyarakat sekitar juga ikut tumbuh05/03/2018

Oscar yang juga merupakan akvis mahasiswa,  menambahkan, banyak perusahaan yang menyalah artikan peran CSR sebagai upaya membangun imej (building image). Padahal sebetulnya itu adalah tugas humas. Akibat pemahaman itu, banyak perusahaan yang melakukan hal yang keliru.

15698324_1331672596884205_2399295647354762595_n
aktivis mahasiswa

oscar memberikan ilustrasi,  di contohkan seperti perusahaan yang ingin memberikan sumbangan dua ekor sapi kepada masyarakat. Tapi karena ingin diekspos dan membangun imej yang baik, maka perusahaan mengundang pejabat daerah untuk menyerahkan sumbangan tersebut. Tidak hanya itu, perusahaan mengundang media massa untuk meliputnya. 05/03/2018

”Ini kan keliru. Nilai yang disumbangkan kalah jauh dengan biaya untuk penyelenggaraan acaranya. Hal ini masih banyak ditemui,” jelas Oskar. pungkasnya

Lanjut Oscar, Paling tidak upaya PT. Virtu Dragon Nikel industri harus melakukan langkah berikut. Pertama Perusahaan harus menentukan wilayah yang termaksud kawasan industri agar dalam penataannya lebih jelas, kedua sambil menunggu regulasi Pemerintah Daerah tentang konsep CSR tersebut perusahaan harus memberi kepada masyarakat konpensasi sementara kepada masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu dirugikan kemudian pembagian kuota penerimaan karyawan per kecemasan harus jelas agar tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat, contoh, seperti di kecamatan Motui, kecamatan motui sangat memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Mega industri PT VDNI, contoh kecamatan Motui Adah penyuplai material batu ke PT VDNI. tutupnya

 

editor : jusbarlippu

 

demonstrasi, Aliansi pemerhati kebijakan desa atowatu

redaksirasional- konawealiansi pemerhati kebijakan desa atowatu, telah melakukan aksi demonstrasi bertepatan pada tgl 1 maret 2018. terkait mengenai tentang penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2016-2017. yang di lakukan oleh pihak kepala desa atowatu, yang sampai saat ini belum di proses secara hukum padahal bukti RAB dan LPJ telah ada sebagai bukti rill karena bukti tersebut di ambil di inspektorat. 02/03/2018

28755733_319588921897262_574462637_o.jpg
para demonstran mengatasnamakan aliansi pemerhati  kebijakan desa atowatu 01/03/2018

Muh Andi irpandi  selaku koordinator lapangan (korlap) Dalam Aksi yang di lakukan tergabung oleh beberapa mahasiswa desa atowatu beserta masyarakat desa atowatu itu Tersebut memulai aksi pada pukul 02:00 di gedung DPRD konawe, namun pihak ketua DPRD konawe yang di pimpin langsung oleh Muh Andi Irpandi selaku (korlap I) dan di ikuti Kasim selaku (Jendlap) dan di akhiri oleh saudara AMAN RUDIN selaku ( korlap II) namun pak Ketua beserta jajarannya tidak berada di tempat, kami hanya menemui bawahanya saja bagian staf, akhirnya kami tidak menemukan hasil. pungkasnya 

setelah di konfirmasi dari awak media , massa aksi Dari gedung DPRD dan rombongan melanjutkan aksi di gedung kantor Bupati Konawe namun melihat situasi areal perkantoran Bupati sedang melakukan ivent akhirnya demonstran bertolak dan menuju di kantor BPMD, di sini lah mereka menemui ketua BPMD, lalu membicarakan secara terbuka terkait masalah dana Desa atowotu tahun anggaran 2016-2018 .

28693624_319588878563933_660534761_o
demonstrasi di kabupaten konawe 01/03/2018

Aliansi pemerhati kebijakan desa atowatu akhirnya menemui Ketua BPMD,all hasil ketua bpmd, menyatakan sikap akan merespon dan menindak lanjuti pernyataan sikap yang berbunyi pada poin pertama yaitu kami meminta kepada pihak berwajib untuk menunda proses pencairan dana Desa tahun anggaran 2018 ini. Dan ini dalam sementara proses pengurusan dan di rangkaian dengan proses pemberhentian kepala desa atowatu yang ditujukan pada pihak Bupati Konawe sebagai pengambil kebijakan.  tutupnya

 

editor : jusbarlippu

Kapolres kab. konawe menggaransi warga dan mahasiswa akan di mediasi oleh petinggi PT VDNI bersama pemerintah kabupaten konawe

redaksirasional – konawe -Aksi demontrasi yang di lakukan oleh mahasiswa kendari dan warga selama 2 hari berturut-turut , hari rabu hingga kamis tanggal, 28 -29 / 2018 dengan memboikat jalan hoaling yang merupakan akses arus lalulintas perusahaan untuk beroprasi berhasil di lumpuhkan dengan total , akhirnya mendapat kecaman dari berbagai pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat. sabtu, 03/03/2018

28468088_1968275706759057_1425257203348425523_n
kapolres konawe datangi pendemo untuk mediasi kamis, 29/02/2018

” Forum pemerhati lingkungan yang tergabung dalam aksi pemboikotan itu mendapat respon dan perhatian dari bapak AKBP  “Nur Akbar “ kepala kepolisian resor  (kapolres) kabupaten konawe yang datang menemui massa aksi untuk melakukan mediasi terhadap para demonstran pada hari jum’a tanggal, 29 itu .

 

Kapolres janji akan membantu warga melakukan mediasi tuntutan para demonstran kepada pemerintah dan pihak petinggi  PT VDNI (virtue dragon nickel industri) hari selasa, 6 maret  2018,  pernyataan tersebut di sampaikan pada saat menemui massa aksi di jalan hoaliang PT VDNI di kapoila baru .

Kepala kepolisian resor konawe juga mengatakan “kalau sampai tidak terlaksana saya secara pribadi kalau tidak ada kata sepakat , palang kembali jalan ini, dan semuanya tinggal masyarakat yang bergerak saya secara pribadi siap seperti apa yang terjadi hari ini. Pungkasnya. 

Jusbar Selaku koordinator lapangan setelah di hubungi via whatsAapp, dia tetap konsisten dan komiten terhadap hasil rapat konslidasi dari pernyataan sikap yang di sampaikan dalam tuntuntan tersebut . salah satunya adalah yang paling mendasar yang harus mendapat perhatian khusus yang lebih kepada petinggi PT VDNI itu adalah sosialisasi penentuan titik-titik dan batas kawasan industri. Karna Masyarakat berharap penuh terhadap perusahaan untuk transparan dan di pubhlikasikan secepatnya .

28471758_1968691816717446_6728886799316565302_n
massa aksi menduduki jalan hoaling persuhaan di kapoila baru kamis, 28/02/2018

Kasri yang juga selaku mahasiswa kendari membenarkan pernyataan dari perkembangan dari gerakan demonstrasi tersebut, ada 7 point tuntutan yang kita sampaikan dan itu harus di evaluasi secara sistematis agar supaya semua tuntutan dari hasil rapat konslidasi itu tersampaikan .

Armad juga salah satu orator menyampaikan dalam orasinya bahwa gerakan ini murni terkonslidasikan, dan punya penanggung jawab masing2 yang terorganizir mengawal aksi demonstrasi kemarin, jadi ketika ada yang menggaransi aksi kami bersama warga yang tergabung dari beberapa desa itu lantas kemudian melenceng dari issue yang di sepakati bersama , kami tidak bertanggung jawab jika melenceng dari issue yang ada, kami tetap konsisten dengan tuntutan kami dari ke-7 item dan dari point tersebut. pernyataan armand kepada pak kapolres bapak nur akbar tolong pak jangan asal menggaransi saja. sabtu, 03/03/2018

28277380_2039387766316873_1552229642106868343_n
demonstran bakar ban bekas di jalan hoaling PT VDNI , kapoila baru rabu, 28/02/2018

 

 

Rahman selaku tokoh masyarakat setelah di konfirmasi oleh awak media melalui via telfon, dia merespon pernyataan dari kepala kepolisian resot konawe AKBP Nur akbar , rahman mengatakan bahwa tuntutan kami dari warga itu yang paling berat di titipkan adalah persoalan dana CSR ( coorporate social responcibility) karna impact perusahaan sampai saat ini semakin meningkat, maka perusahaan di desak secepatnya sebelum ada regulasi dari pemerintah mengatur tentang (coorporate social responcibility) atau yang kita kenal dengan dana hibah yang wajib di keluarkan oleh perusahaan dan di hitung dari seberapa besar keuntungan dari perusahaan dan di keluarkan 1 persen untuk dana csr untuk masyarakat. dia juga menambahkan PT VDNI wajib memberikan kompensasi sementara sebelum di tetapkan oleh pemerintah daerah tentang regulasi CSR yang akan di realokasikan dalam bentuk program .tutupnya

 

editor : jusbarlippu

 

PT VDNI tutup telinga, Massa Aksi pilih menutup jalan hoaling sampai malam.

redaksitrasional -tidak ada respon dari PT. VDNI, masyarakat melanjutkan aksi hingga malam. masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam aksi boikot, tak mendapat respon dari PT. VDNI sehingga malam ini mereka masih tetap komitmen melakukan pemalangan di jalan hoaling di Kapoiala Baru, 29 /02/2018.

28459517_318181575371330_1608556223_n.jpg
jusbar penanggung jawab aksi, kordinator lapangan (korlap) 29 /02/2018

Jusbar , sebagai kordinator lapangan, ujarnya, sangat kecewa dan menyayangkan tindakan pihak perusahaan, kami aksi dari jam 9 pagi tadi hingga saat ini kami belum mendapat respon apa-apa sama sekali, sehingga kami yang tergabung dalam aksi boikot sepakat untuk melanjutkan sampai pimpinan perusahaan menemui massa aksi. (29 /02/2018)

Lanjut jusbar, sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga pihak perusahaan tidak mau menemui masyarakat, padahal kami hanya menginginkan pihak perusahaan datang temui kami.(29 /02/2018.)

28279392_1683404201682160_8083248022931377062_n

redaksirasional 29 /02/2018 aktivitas masyarakat masih memboikot jalan hoaling di malam hari .

Tegas jusbar sebagai penanggung jawab aksi (korlap), menyampaikan kepada Redaksirasional, bahwa apabila tuntutan kami tidak di indahkan. Maka, massa aksi akan tetap melakukan pemalangan di jalan hoaling sampai tuntutan terealisasi. ujarnya .

jumlah massa diperkirakan masih ada menghampiri kurang lebih dari 200 orang dann jumlahnya semakin bertambah , informasi yang di himpun dari redaksirasional pada hari ini  , aktivitas dari arus lalulintas perusahaan nickel terbesar asia tenggara itu masih macet dan lumpuh total, masyarakat mulai geram terhadap aksi perusahaan yang merugikannya,  menurutnya, PT VDNI hanya berpura-pura tuli dengan tuntutan mereka tanpa ada respon dari pihak perusahaan . masyarakat  akan tetap mengancam akan memboikot jalan hoaling ketika masih belum ada keputusan dan mengancam akan membawa massa yang lebih besar dari sebelumnya. tutupnya .

editor : jusbarlippu

Masyarakat Dan Mahasiswa Kembali Memboikot Jalan (HOALING) PT VDNI (virtue dragon nickel industri )

rabu, 28 februari 2018 12 : 30

” Masyarakat kapoiala dengan beberapa desa  dari 2 kecamatan dan mahasiswa kendari yang targabung dalam aksi memboikot jalan ( HOALING ) PT VDNI “

(virtue dragon nickel industri) 

28276661_318000252056129_4959066814689156827_n.jpg
mahasiswa dan masyarakat

Kapoaila baru, 28/02/2018 redaksirasionalmasyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam “ FORUM PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP ’’kembali melakukan aksi pemboikotan jalan tambang PT VDNI (virtue dragon nickel industri ) yang berasal dari china itu , sebab alasan dari massa aksi setelah di mintai keterangan ke redaksirasional, menurutnya , tidak adanya realisasi menyangkut kewajiban perusahaan terhadap hak hak rakyat “ kata kasman” dalam orasinya selaku jendral lapangan.

redaksirasional – 28/02/2018  jusbar menambahkan dan membetulkan  “ selaku koordinator lapangan massa aksi hari ini itu  tetap konsisten terhadap komitmen yang mereka bangun dari hasil rapat konslidasi . jusbar menambahkan tuntutan aksi yang ingin di sampaikan ada 7 poin yaitu :

  1. Mendesak PT VDNI  Merealisasikan konsep CSR yang akan di bahas ke pemerintah daerah dan sebelum di terbitkan Regulasi tentang CSR perusahaan wajib memberikan konpensasi semetara kepada masyarakat karna mereka perihatin terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi .
  2. Meminta kepada PT VDNI Membubarkan kelompok-kelompok yang tidak jelas yang ada dalam perusahaan
  3. Mendesak PT VDNI melakukan sosialisasi dalam bentuk transparansi untuk menentukan titik-titik dan batas kawasan industri .
  4. Meminta PT VDNI taat pada aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan khususnya karyawan yang terserap di dalam perusahaan .
  5. PT VDNI (virtue dragon nickel industri) harus bertanggung jawab atas hilangnya sertifikat lahan masyarakat karna di takutkan di kemudian hari akan terjadi sengketa lahan masyarakat dan pihak perusahaan dalam pembebasan lahan.
  6. Meminta pihak pengelola PT virtue dragon nickel industri untuk menghargai kearifan lokal atau budaya sesuai amanat NKRI .
  7. Mendesak PT virtue dragon nickel industri dan perusahaan yang bermitra untuk wajib memperhatikan lingkungan perusahaan dan menjaga limbah dari perusahaan yang sangat membahayakan masyarakat dan mahluk hidup di sekelilingnya .
28378555_986891224819010_8731465274410320199_n.jpg
massa aksi membuat tenda dan tetap menduduki jalan hoaling pt vdni jika tuntutan mereka tidak di terima.

redaksirasional – 28/02/2018 Anas fadil , selaku anggota dari forum pemerhati lingkungan hidup yang juga merupakan mahasiswa pascasarjana UNHAS yang juga Aktivis HMI, menambahkan setelah di konfirmasi, menurutnya PT VDNI (virtue dragon nickel industri) yang berasal dari china itu, seharusnya mampu mengikuti aturan yang mengatur tentang  pertambangan yang berlaku di indonesia, aktivis HMI itu juga menambahkan bahwa pembangunan industri nikel PT VDNI ( virtue dragon nickel industri ) di kabupaten konawe kecamatan morosi sulawesi tenggara merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup, salah satu tujuan dari pembangunan industri nickel tersebut di antaranya untuk memperluas lapangan kerja, menunjang pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Anas, dalam konfirmasinya setelah di hubungi redaksirasional, PT VDNI ( virtue dragon nickel industri ) itu tidak ada perencanaan pembangunan dan tidak sustainable, sehingga impact lingkungan dan impact social  terhadap masyarakat semakin meningkat . dirinya juga menyarankan kepada pihak perusahaan untuk segera meningkatkan keamanan untuk menjaga stabilitas perusahaan dan masyarakat khusnya tenaga kerja yang sudah terserap ke dalam perusahaan sehingga itu yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat dan perusahaan . tuturnya .

editor : jusbarlippu